Kerjasama KNKT dengan BMKG dalam Upaya Menciptakan Keselamatan Penerbangan di Daerah Terpencil

Sebagai upaya untuk mengurai permasalahan keselamatan penerbangan khususnya di Papua, BMKG mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama bekerja memecahkan permasalahan tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 di Gedung BMKG lantai 13 Jl. Angkasa I, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D dan dihadiri oleh Komandan Korps Paskhas TNI Angkatan Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan Direktorat JenderalPerhubungan Udara, Airnav, Badan SAR Nasional dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Dalam pertemuan itu setiap pihak yang hadir mencoba memaparkan kendala-kendala yang ada serta usulan-usulan terkait permasalahan penerbangan di Papua. Ketua BMKG menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam keselamatan penerbangan adalah dalam hal jaringan komunikasi.Permasalahan ini tidak bisa dipecahkan satu pihak saja, tetapi harus ada sinergi dari pihak-pihak yang lain. Kepala BMKG juga menyebutkan mengenai peralatan Light Detection and Ranging (LIDAR), dimana terdapat kendala mobilisasiperalatan dan teknisi dari Jakarta ke lapangan yang perlu dicari solusinya misalnya dengan penggunaan alat angkut TNI AU.

Terkait kerjasama dengan KNKT, Ketua BMKG menegaskan pentingnya kerjasama tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting kerjasama dua institusi tersebut antara lain perbantuan Tim KNKT yang berada di daerah, pendidikan tentang kemampuan mengenai keudaraan dan sosialisasi tentang tugas-tugas KNKT.

Ketua KNKT, Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono menyambut baik usulan kerjasama yang disampaikan oleh BMKG. Dalam kesempatan ini Ketua KNKT juga menyampaikan bahwa KNKT sudah sejak lama menyampaikan bahwa radar cuaca sangat diperlukan di dalam keselamatan penerbangan khususnya di Papua. Beliau mengusulkan untuk ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani masalah radar cuaca tersebut agar melibatkan pihak Paskhas TNI AU.“Mengingat Paskhas TNI AU tersedia di seluruh Bandara di wilayah Papua maupun di wilayah terpencil lainnya, maka diharapkan dapat diberikan program peningkatan kapasitas dan disertifikasi agar bisa ditugaskan untuk melayani informasi penerbangan di wilayah Papua dan wilayah terpencil lainnya”, ungkap Ketua KNKT.

Dalam kesempatan yang sama Airnav juga ikut menyampaikan permasalahan yang terdapat di Papua, khususnya dalam hal kapasitas SDM. Untuk ini, Airnav telah menyelenggarakan program beasiswa anak negeri Papua. Kendalanya adalah keterbatasan jumlah SDM yang lolos seleksi pada tahun lalu hanya berjumlah 8 orang. Airnav juga menyambut baik jika Paskhas dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan petugas komunikasi bandara di wilayah Papua dan siap memberikan bantuan dana untuk program pendidikan sampai petugas tersebut tersertifikasi. Airnav mengharapkan agar BKMG dapat melaksanakan Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan bandara.

Terkait usulan perbantuan SDM dari Paskhas, TNI AU sendiri pada prinsipnya siap untuk membantu menyediakan petugas dalam memberikan pelayanan informasi penerbangan di bandara yang belum ada petugas dari BMKG dan Airnav dengan wacana alih status jabatan fungsional.

Dari pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan untuk mengadakan MOU antar pihak-pihak terkait dengan poin kerjasama meliputi pengembangan peralatan meteorologi, pemanfaatan lahan bandara untuk penempatan peralatan meteorologi, dan pengembangan SDM.