Sejarah
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. KNKT bertugas melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi pada moda penerbangan, pelayaran, perkeretaapian, serta lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Investigasi KNKT berorientasi murni pada peningkatan keselamatan transportasi, tanpa mencari kesalahan atau membebankan pertanggungjawaban hukum (no blame, no judicial, no liability).
1. Latar Belakang dan Era Pra-1999
Sebelum ada komite nasional terpadu, investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia dilaksanakan secara sektoral di bawah kementerian teknis. Pada moda udara, Menteri Perhubungan Dr. Haryanto Dhanutirto menerbitkan Surat Keputusan Nomor KP.3/LT.403/Phb-94 tanggal 15 Juli 1994 tentang Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/HK.601/PHB-97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara (KPPKPU) Tahun 1997–1999, yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Dua kecelakaan besar pada tahun 1997, yakni Garuda Indonesia Penerbangan GA 152 di Buah Nabar, Sumatera Utara, dan SilkAir Penerbangan MI 185 di Sungai Musi, Palembang, menegaskan perlunya badan investigasi keselamatan transportasi yang permanen, profesional, dan mencakup seluruh moda.
2. Pembentukan Melalui Keppres Nomor 105 Tahun 1999
Pada 1 September 1999, Presiden B.J. Habibie menetapkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Komisi investigasi kecelakaan pesawat udara diangkat menjadi komite yang mencakup seluruh moda transportasi, dan Prof. Oetarjo Diran ditunjuk sebagai Ketua KNKT pertama.
Pada periode ini, KNKT merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, dengan kewajiban melapor sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Pendanaannya bersumber dari APBN Departemen Perhubungan.
3. Penguatan Independensi dan Dasar Hukum
Untuk memenuhi standar konvensi internasional dan menjamin objektivitas investigasi yang bebas dari benturan kepentingan dengan regulator maupun operator, kedudukan KNKT diperkuat secara bertahap:
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 (5 Januari 2012): mencabut Keppres Nomor 105 Tahun 1999 dan menetapkan KNKT sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi: mengatur tata cara investigasi pada empat moda (penerbangan, pelayaran, perkeretaapian, dan LLAJ). Pasal 48 menegaskan bahwa seluruh dokumen investigasi hingga laporan akhir tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. PP ini juga mewajibkan operator, pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi keselamatan KNKT.
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 (15 Juli 2022): mencabut Perpres Nomor 2 Tahun 2012 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT. Perpres ini menegaskan KNKT sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden, menetapkan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota selama empat tahun yang dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya, serta mengatur pendanaan melalui APBN kementerian yang membidangi transportasi.
4. Tiga Prinsip Pokok Investigasi KNKT
Dalam menjalankan mandat nasional dan internasional (antara lain ICAO Annex 13 dan IMO Casualty Investigation Code), investigasi KNKT berpegang pada tiga prinsip utama:
- No Blame: Investigasi tidak bertujuan mencari kesalahan atau menunjuk pihak yang bersalah.
- No Judicial: Dokumen dan laporan hasil investigasi KNKT tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan (PP Nomor 62 Tahun 2013, Pasal 48).
- No Liability: KNKT tidak menentukan tanggung jawab ganti rugi atau kewajiban perdata dan asuransi pihak mana pun. Satu-satunya tujuan investigasi adalah menemukan faktor penyebab dan menerbitkan rekomendasi keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang.
5. Kepemimpinan KNKT dari Masa ke Masa
Sejak berdiri pada tahun 1999, KNKT telah dipimpin oleh:
- Prof. Oetarjo Diran (1999–2003), Ketua pertama KNKT.
- Setio Rahardjo (2003–2007).
- Marsekal Muda TNI (Purn.) Tatang Kurniadi (2007–2015).
- Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono (2015–2026), dilantik pada 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2015.
- Ahmad (2026–sekarang), dilantik pada 25 September 2026.
6. Pimpinan dan Anggota KNKT Masa Jabatan 2026–2030
Pada 25 September 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik pimpinan dan anggota KNKT masa jabatan 2026–2030 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta:
- Ahmad: Ketua merangkap Anggota.
- Aleik Nurwahyudy: Wakil Ketua merangkap Anggota.
- Elingselasri: Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan.
- Chandra Mardhika Saputra: Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran.
- Setyo Gunawan: Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.
- Wisnu Hariadi: Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.