Bintang Fajar — Passenger — Halmahera

Agar menyiapkan tenaga pemeriksa kapal di bawah 7 GT yang memiliki kompetensinya sesuai dengan tugas sebagai pemeriksa kapal.

Agar melengkapi ketentuan-ketentuan tentang ; a.  Persyaratan Konstruksi dan pengoperasian kapal-kapal di bawah 7 GT, antara lain pintu-pintu darurat pada kedua sisi kapal yang ukuranya memadai untuk kepentingan evakuasi keadaan darurat. b. Jumlah penumpang sesuai dengan ukuran GT kapal agar dibuatkan berdasarkan perhitungan untuk keselamatan pelayaran.

Mengembalikan proses pengawasan, pembuatan, pengujian berkala dan penerbitan sertifikasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Meninjau ulang sertifikat kelayakan pengemudi speed boat dan disesuaikan dengan lingkungan setempat.

Membuat panduan teknis dan administratif untuk dapat dipergunakan Marine Inspector dalam melakukan pengecekan kelayakan kapal dengan GT di bawah 7 ton.

Pada proses penerbitan SPB ( Surat Persetujuan Berlayar ) agar diperhatikan persyaratan keahlian yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK ( Surat Keterangan Kecakapan ) lebih ditingkatkan.

Mewajibkan setiap kapal untuk memiliki akses keluar darurat untuk mempercepat proses evakuasi.

Melakukan pelatihan kepada awak kapal tentang keselamatan dan tindakan penanganan gawat darurat.

Mewajibkan setiap kapal agar dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang memadai.

Mewajibkan awak kapal untuk melakukan penjelasan (briefing) tentang keselamatan khususnya pada saat akan memulai pelayaran terutama jika terjadi kondisi darurat.

Melarang penggunaan jerigen sebagai tanki bahan bakar mesin tempel kapal.

Mengawasi penggunaan life jacket/pelampung pada setiap penumpang yang akan berangkat dari pelabuhan.

Melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem bahan bakar kapal sesuai dengan standar yang berlaku.

Menyarankan agar Pemda setempat menyediakan SPBU di pelabuhan, sehingga operator dapat mengisi speed boat / perahu secara langsung dan lebih terjamin keselamatanya karena tidak menggunakan Jerigen.

Memastikan armadanya diawaki oleh awak kapal sesuai dengan kompetensi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Memastikan bahwa Nakhoda mengetahui tentang tugas, tanggung jawabnya dan memahami prosedur keadaan darurat.