Rekomendasi 502

Isi rekomendasi

Meningkatkan kemampuan petugas pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan uji sandar terutama terkait dengan penilaian resiko sebelum memberikan suatu keputusan atau rekomendasi.

Lini masa tanggapan

1. Diterima 5 Mei 2016

   Terkait dengan rekomendasi KNKT tentang peningkatan kemampuan petugas pemeriksa uji sandar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan tanggapannya bahwa telah dilaksanakan dan telah menjadi prosedur tetap, dimana untuk menentukan dan menilai aspek pelayanan, kesesuaian terhadap dermaga/pelabuhan, serta fasilitas-fasilitas pelayanan lain yang ada di atas kapal penyeberangan tersebut uji coba sandar dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang terkait yaitu Syahbandar dalam rangka penerbitan SPB uji berlayar, direktorat prasarana dalam hal kesesuaian dengan demraga/pelabuhan, otoritaspelabuhan dalam menentukan penjadwalan uji sandar kapal. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan telah mempertimbangkan semua aspek terkait operasional kapal. Selanjutnya bila terjadi modifikasi terkait kebutuhan operasional setelah kapal beroperasi harus dilaporkan ke pihak-pihak terkait di lapangan (KSOP, OPP, Operator Pelabuhan dan BKI) untuk kebijakan operasional lainnya

2. Tanggal penerimaan tidak tercatat

   Terkait dengan rekomendasi KNKT tentang peningkatan kemampuan petugas pemeriksa uji sandar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan tanggapannya bahwa telah dilaksanakan dan telah menjadi prosedur tetap, dimana untuk menentukan dan menilai aspek pelayanan, kesesuaian terhadap dermaga/pelabuhan, serta fasilitas-fasilitas pelayanan lain yang ada di atas kapal penyeberangan tersebut uji coba sandar dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang terkait yaitu Syahbandar dalam rangka penerbitan SPB uji berlayar, direktorat prasarana dalam hal kesesuaian dengan demraga/pelabuhan, otoritaspelabuhan dalam menentukan penjadwalan uji sandar kapal. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan telah mempertimbangkan semua aspek terkait operasional kapal. Selanjutnya bila terjadi modifikasi terkait kebutuhan operasional setelah kapal beroperasi harus dilaporkan ke pihak-pihak terkait di lapangan (KSOP, OPP, Operator Pelabuhan dan BKI) untuk kebijakan operasional lainnya