Mobil tangki B 9195 SEH (PT. Pertamina Patra Niaga) — Tol Jagorawi KM.11

Badan Litbang Kementerian Perhubungan dimohon untuk mengadakan riset atau kajian sesegera mungkin mengenai pemilihan material tangki berkapasitas 32 kL ke atas yang bersesuaian dengan kondisi di Indonesia yang turut mempertimbangkan faktor safety, crashwo

Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan angkutan B3;

Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya angkutan B3 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan operator angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3;

Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan;

Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk kendaraan pengangkut B3;

Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3.

Membuat basis data seluruh kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Indonesia, untuk memudahkan dalam pengecekan surat uji tipe dan surat registrasi uji tipe yang telah dikeluarkan yang mudah diakses oleh masyrakat umum;

Memperbaharui SK Dirjen Hubdat No. SE.2/AJ.108/DRJD/2008 tentang hubungan konfigurasi sumbu, kelas jalan, muatan sumbu terberat, jumlah berat yang diijinkan/jumlah berat kombinasi yang diijinkan yang disesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

Memerintahkan kepada operator angkutan umum barang khususnya angkutan B3 untuk membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan;

Sesegera mungkin membuat aturan terkait dengan sertifikasi tangki BBM;

Merevisi PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 4 agar penempatan knalpot kendaraan B3 sesuai dengan aturan yang berkeselamatan (asap tidak masuk ke kabin pengemudi).

Pengetatan prosedur untuk uji kompetensi kepala teknik pada badan usaha B3, agar memenuhi standar yang di amanatkan oleh peraturan;

Memastikan setiap badan usaha di bidang minyak gas dan bumi memiliki seorang kepala teknik yang memiliki kompetensi dan sudah disertifikasi.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dimohon untuk mempertimbangkan kewenangan kelaikan kendaraan darat khususnya kendaraan pengangkut B3 (sertifikasi tangki, laik fungsi tangki, crashworhiness tangki, dsb) agar secara keseluruhan berada satu pintu di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimohon untuk merevisi aturan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol agar menyediakan sarana dan prasarana tekait penanganan B3 dimana diantaranya penyediaan prasarana parkir khusus kendaraan B3 dan sarana mobi

Melakukan pengawasan terhadap perusahaan distribusi BBM mengenai penggunaan tractor head agar bersesuaian dengan kapasitas kereta tempelannya sesuai dengan volume 1 tentang Manajemen Fabrikasi;

Memerintahkan kepada perusahaan distribusi BBM yang ditunjuk agar melakukan pemasangan kampas rem pada sepatu rem menggunakan peralatan mesin

Memasang peralatan blackbox pada kendaraan B3 yang didalamnya memuat parameter-parameter penting untuk menganalisis pengoperasian kendaraan seperti : posisi kendaraan, percepatan longitudinal, percepatan lateral, temperatur ban, dsb.

Pelatihan tanggap darurat bagi pengemudi harus dilakukan pemuktahiran kembali setiap satu tahun;

Melakukan assessment terhadap pengemudi yang telah mendapatkan pelatihan tanggap darurat agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang diberikan;

Memperbaiki kondisi depot milik PT. Pertamina Patra Niaga, agar tidak tergenang air melengkapi dengan fasilitas yang memadai (tempat istirahat/MCK pengemudi);

Meningkatkan kompetensi/keahliannya kepada personil petugas kompetensi pre inspection;

Menyederhanakan dokumen risk journey agar mudah dipahami oleh pengemudi serta diwujudkan dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa;

Di dalam form risk journey harus tertera daerah rawan kecelakaan dan tempat peristirahatan yang diperuntukan khusus untuk angkutan B3;

Membuat nomor tunggal telepon darurat yang mudah diingat (3 – 5 digit) dan memastikan bahwa nomor telepon tersebut dapat dihubungi setiap saat dan sepanjang waktu;

Memasukkan kriteria penggunaan suku cadang yang spesifikasi teknisnya dapat dipertanggungjawabkan serta kepastian usia pakai komponen yang bersangkutan dalam klausul perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan;

Melaksanakan sertifikasi montir, kepala teknik dan kepala pool untuk kelaikan kendaraan angkutan B3;

Kendaraan pengangkut BBM hendaknya hanya melalui jalan pada kelas jalan yang diijinkan;

Memasukkan fasilitas dan kompetensi SDM untuk perawatan yang sesuai dengan standar practice dan APM dalam klausul perjanjian dengan pihak yang melakukan perawatan kendaraan;

Jam kerja pengemudi tidak melebihi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Melengkapi setiap kendaraan dengan buku rekam jejak kendaraan (logbook) yang meliputi data waktu dan tanggal setiap perawatan, perbaikan, maupun penggantian komponen serta keluhan pengemudi. Buku rekam jejak kendaraan ini juga harus terintegrasi dengan ch

Membuat algoritma sistem distribusi bahan bakar yang mempertimbangkan kedekatan lokasi antar SPBU, kesesuaian kelas jalan terendah yang boleh dilalui tipe truk yang digunakan, dan total waktu tempuh dalam pelayanan seluruh SPBU per hari kegiatan;

Melakukan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan tol khusunya kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk didalamnya mengenai terjadinya kebakaran pada kendaraan;