Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020
JAKARTA – Seperti tahun-tahun sebelumnya guna menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publikdengan berdasarkan pertimbangan dan penetapan keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat. Hasil monitoring dan evaluasi KIP pada Badan Publik sepanjang tahun 2020 menganugerahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai Badan Publik Lembaga Non Struktrural dengan klasifikasi “Cukup Informatif” danperolehan nilai 62,40.
Tercatat bahwa dari 348 Badan Publik sebanyak 17,53% masuk dalam klasifikasi “Cukup Informatif”. Adapun Badan Publik lainnya masuk ke dalam klasifikasi “Informatif” 17,43%, “Menuju Informatif” 9,77%, “Kurang Informatif” 13,51 % dan “Tidak Informatif” 41, 95 % yang terdiri dari beberapa kategori yaitu Badan Publik Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, dan Perguruan Tinggi Negeri.
Ketua KIP Gede Narayana, menjelaskan bahwa proses penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memegang prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan meskipun kondisi pandemi Covid-19 ini seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assesment Questionnaire (SAQ) untuk diisi Badan Publik, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan semua dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dengan melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.
Dalam acara tersebut tampak hadir pula, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma'ruf Amin, para pimpinan Komisi I DPR RI, Menteri dan Wakil Menteri, Gubernur, pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pimpinan Lembaga Non Struktural, Rektor Universitas Negeri, pimpinan BUMN, pimpinan Partai Politik, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Komisioner Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan kelompok masyarakat sipil.
“untuk ke depannya diharapkan agar masyarakat dapat lebih turut aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Tutur K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring melalui aplikasi zoom meeting
Berita terkait
Lihat arsip berita →- Berita
KNKT Lakukan Kunjungan Kehormatan ke BMKG Perkuat Kolaborasi Keselamatan Transportasi
KNKT mengadakan kunjungan kehormatan (courtesy visit) ke kantor BMKG di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.
- Berita
Perkuat Penanganan Kecelakaan Transportasi dan Kesiapsiagaan, KNKT Laksanakan Kunjungan Kehormatan ke BASARNAS
KNKT melaksanakan kunjungan kehormatan (courtesy visit) ke kantor Basarnas di Jakarta pada Selasa , 20 Oktober 2026.
- Berita
KNKT Berbagi Praktik Pencarian Alat Perekam Penerbangan di Kantor Regional ICAO, Tailan
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menghadiri kegiatan Regional Accident Investigation Workshop Phase 2 di Kantor Regional ICAO Bangkok, Tailan.


