699 LLAJ Pemerintah Kabupaten Subang Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan... 10 Feb 2018 OPEN 0 700 LLAJ Pemerintah Kabupaten Subang Melakukan penataan dan peninjauan kembali keberadaan warung-warung di sepanjang daerah rawan kecelakaan. 10 Feb 2018 OPEN 0 701 LLAJ Dinas Perhubungan Kota Bogor Pemutahiran identifikasi data Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Sistem Informasi Uji Berkala untuk mengurangi kesalahan data di kartu induk yang ditulis tangan; 10 Feb 2018 CLOSED 1 702 LLAJ Dinas Perhubungan Kota Bogor Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. 10 Feb 2018 CLOSED 1 703 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Setiap keputusan yang bersifat kritis diputuskan oleh pimpinan tertinggi perusahaan; 10 Feb 2018 OPEN 0 704 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Pengemudi harus mengikuti pelatihan maupun peningkatan kompetensi dalam hal keterampilan mengemudi, pengetahuan teknis kendaraan dan regulasi mengenai sistem keselamatan angkutan j... 10 Feb 2018 OPEN 0 705 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Mekanik perusahaan harus memiliki sertifikat, hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi kelaikan mobil bus; 10 Feb 2018 OPEN 0 706 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Jika terjadi kegagalan teknis di perjalanan yang sekiranya berkaitan dengan komponen kritis seperti sistem rem, kendaraan tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki di bengkel oleh... 10 Feb 2018 OPEN 0 707 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Diwajibkan memiliki bus cadangan untuk antisipasi ketidaknormalan kondisi bus yang dapat terjadi sewaktu-waktu; 10 Feb 2018 OPEN 0 708 LLAJ PT Ikin Mandiri Utama Melakukan evaluasi kinerja pada bagian operasional dan bengkel untuk menilai seberapa besar pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Adanya temuan peng... 10 Feb 2018 OPEN 0 682 LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Agar melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan seperti peringatan terdapat tikungan, tanjakan dan turunan. Selain itu rambu peringatan batas kecepatan maximum (dibawah kecepata... 3 Feb 2018 CLOSED 0 683 LLAJ Direktorat Jenderal Bina Marga Agar melakukan pemasangan paku jalan di sekitar lokasi kejadian kecelakaan 3 Feb 2018 CLOSED 1 684 LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 1) Agar melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan penggunaan mobil pick up sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan P... 3 Feb 2018 CLOSED 0 685 LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2) Agar melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 90 Ay... 3 Feb 2018 CLOSED 0 619 LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Memerintahkan kepada operator angkutan umum barang khususnya angkutan B3 untuk membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan. 6 Jan 2018 CLOSED 1 620 LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sesegera mungkin membuat aturan terkait dengan sertifikasi tangki BBM. 6 Jan 2018 CLOSED 1 621 LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Merevisi PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 4 agar penempatan knalpot kendaraan B3 sesuai Standar Amerika FMCSA 393.83 tentang Exhaust System (asap tidak masuk ke kabin pengemudi) 6 Jan 2018 CLOSED 1 622 LLAJ Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan nomor laporan 17.02.01.01 maka dimohon kepada Badan Litbang Kementerian Perhubungan agar mengadakan riset at... 6 Jan 2018 CLOSED 1 623 LLAJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 17.02.01.01 maka dimohon kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merevisi atura... 6 Jan 2018 OPEN 0 624 LLAJ Kementerian ESDM Seperti rekomendasi yang pernah KNKT terbitkan pada laporan KNKT dengan laporan 17.02.01.01 maka dimohon kepada Kementerian ESDM agar mengeluarkan paraturan/ketentuan :
1. Pengeta... 6 Jan 2018 OPEN 0 