Tanto Niaga — General Cargo — Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Bouy No 10)

Pengawasan oleh Regulator atau Pemerintah yang berwenang terhadap keselamatan perlu di tingkatkan terutama terhadap pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap Nakhoda memasuki Alur wajib Pandu, khususnya Alur Barat Surabaya tanpa menggunakan Pandu

Ijin pemberian dispensasi kepada Nakhoda tanpa menggunakan Pandu seharusnya di berikan oleh Pejabat Penanggung Jawab Keselamatan Pelayaran (Administrator Pelabuhan), sehingga dapat dipertanggung jawabkan

Pelaksanaan terhadap ketentuan pemanduan di luar prosedur harus ditindak tegas, bila perlu Nakhoda di berikan sangsi yang berat bila melanggar prosedur

Pengawasan terhadap setiap perbaikan/perubahan kontruksi kapal dan pesawat bantu kapal harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Manajemen traffic di alur agar dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas VTIS (Vessel Traffic Information System) yang kondisinya di informasikan ke kapal-kapal yang akan menggunakan alur tersebut

Kondisi kapasitas tempat berlabuh di kolam pelabuhan dan tempat berlabuh lainnya (buoy 5 dan depan perairan Gresik) harus terinformasikan setiap saat ke kapal-kapal yang akan berlabuh

Fasilitator harus menyediakan alat pendeteksi kecepatan arus dan angin yang diinformasikan ke kapal- kapal yang akan berlabuh

Kondisi kedalaman alur diharapkan layak untuk dilayari kapal-kapal yang akan berlabuh, saat ini alur sangat sempit dan dangkal

Fasilitas kepanduan harus ditingkatkan dari sisi kemampuan dan jumlah SDM dan ketersediaan kapal–kapal pengangkut kepanduan untuk bertugas

Manajemen SDM harus melaksanakan rotasi/mutasi bagi Anak Buah Kapal setelah berdinas maksimal 10 bulan di kapal yang sama untuk menghindari faktor kelelahan mental (mental fatigue) sesuai dengan ketetapan IMO (International Maritime Organisation) dan ILO (International Labour Organisation)

Manajemen perawatan kapal harus melaksanakan pengawasan mutu kendali terhadap suku cadang, dan hasil perbaikan/perawatan

Pelaksanaan terhadap Emergency Procedure Plan atau rencana penanggulangan keadaan darurat yang juga dipantau oleh DPA Kantor Pusat, harus dilaksanakan secara penuh bilamana terjadi keadaan darurat