Lompat ke konten utama
KNKT

Rekomendasi keselamatan

Setiap investigasi KNKT dapat menghasilkan butir rekomendasi yang ditujukan kepada regulator, operator, atau instansi lain. Buka satu butir untuk melihat lini masa tanggapan instansi penerimanya.

Butir rekomendasi keselamatan — 4.268 data, halaman 54 dari 214.
Nomor Moda Instansi penerima Isi rekomendasi Terbit Status Tanggapan
1145 LLAJ Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Barat Agar membuat jalur penghentian darurat sebelum lokasi kecelakaan tabrakan beruntun (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Penggu... CLOSED 1
1146 LLAJ Dinas Perhubungan Kota Medan Memerintahkan UPUBKB Kota Medan untuk tidak menyetujui dan tidak menyatakan lulus uji berkala terhadap modifikasi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dilengkapi persyaratan yan... CLOSED 1
1147 LLAJ Dinas Perhubungan Kota Medan Memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor melalui program mandiri ataupun Kementerian Perhubungan. CLOSED 1
1148 LLAJ Dinas Perhubungan Kota Medan Bekerjasama dengan kepolisian daerah setempat guna melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaa... CLOSED 1
1149 LLAJ CV Citra Sukses Abadi Sesuai Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang SMK Perusahaan Angkutan Umum, perlu upaya mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan risiko di rute perjalanan. Hal i... OPEN 0
1150 LLAJ CV Citra Sukses Abadi Tidak melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai prosedur yang benar (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan). OPEN 0
1207 Pelayaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 1. Menyediakan data arus untuk alur perairan Pelabuhan Bakauheni dari sensor yang telah terpasang. CLOSED 2
1208 Pelayaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 2. Mendistribusikan informasi cuaca maritim ke semua instansi terkait keselamatan pelayaran CLOSED 2
1209 Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 1 Memberikan kewenangan legal kepada STC untuk menyelenggarakan sebagian fungsi VTS di area kolam pelabuhan penyeberangan. CLOSED 1
1210 Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2.Mengatur kompetensi minimal dan deskripsi kerja petugas STC. CLOSED 1
1211 Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3.Mengatur secara jelas pembagian kewenangan antara STC dan VTS yang berada dalam wilayah perairan yang sama. CLOSED 1
1212 Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 4.Memastikan rambu suar selalu beroperasi dalam keadaan baik. CLOSED 1
1213 Pelayaran KSOP Banten 1. Memastikan informasi cuaca maritim dari BMKG setempat selalu diperoleh secara rutin. OPEN 0
1214 Pelayaran KSOP Bakauheni 1. Memastikan informasi cuaca maritim dari BMKG setempat selalu diperoleh secara rutin. OPEN 0
1215 Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 1. Menyusun ulang prosedur kinerja STC dengan menjadikan data cuaca formal sebagai standar pelayanan STC, memasukkan mekanisme kajian risiko secara efektif dengan menekankan aspek... CLOSED 1
1216 Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2.Menyusun ulang prosedur pemenuhan kompetensi dan deskripsi kerja petugas STC. CLOSED 1
1217 Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 3. Meningkatkan kompetensi operator STC melalui fasilitasi pelatihan, prosedur, dan evaluasi bagi para petugas STC. CLOSED 1
1218 Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 4. Memastikan tata ruang kerja dan fasilitas STC yang ergonomis. CLOSED 1
1219 Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 5. Memastikan tersedianya informasi arus di beberapa titik kritis di sekitar kolam pelabuhan. CLOSED 1
1220 Pelayaran PT Putera Master Sarana Penyeberangan Mulia 1. Memastikan bahwa awak kapal memiliki hak penuh untuk menentukan pergerakan kapal. CLOSED 1