Mobil Bus F 7959 AA — Jl. Raya Tangkuban Perahu, Subang Jawa Barat

Segera direalisasikan pembangunan Jalur Penyelamat sebanyak 3 (tiga) titik pada KM.JKT.179 600 sampai dengan KM.JKT.182 000.

Berdasarkan Permen PU No. 19/PRT/M Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, idealnya lebar lajur Turunan Emen minimal 3,5 meter, dan tipe jalan 4/2-T. Slope memanjang daerah turunan yang cukup panjang memacu laju

Kondisi geometrik yaitu prasarana jalan tidak memenuhi persyaratan teknis berupa tikungan ganda balik arah, slope memanjang/turunan dan radius tikungan, berisiko terjadinya kecelakaan maka penanganan jangka medium adalah normalisasi geometrik (tikungan da

Pemutahiran identifikasi data Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Sistem Informasi Uji Berkala untuk mengurangi kesalahan data di kartu induk yang ditulis tangan;

Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kecenderungan laju kecepatan kendaraan meningkat di daerah jalan turunan dan pengemudi hanya menggunakan rem utama untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Perlu informasi untuk segera menurunkan kecepatan sesuai dengan kondisi geometrik jalan yang tepat

Melakukan pemasangan penerangan jalan umum yang diutamakan pada daerah rawan kecelakaan;

Melakukan pemasangan guardrail pada lokasi-lokasi yang memiliki perbedaan ketinggian yang besar.

Kondisi kendaraan umumnya usia diatas 5 tahun, dan monitoring rutin kondisi kelaikan kendaraan untuk perjalanan jauh oleh operator umumnya kurang mendapatkan perhatian yang serius. Risiko kegagalan dalam pengurangan kecepatan kendaraan makin tinggi. Maka

Menerapkan peraturan tentang kewajiban pemasangan perangkat Event Data Recorder (EDR) pada mobil bus agar faktor yang berkontribusi pada kecelakaan menjadi lebih mudah dan akurat diketahui.

Terapkan tindakan khusus untuk mencegah kecelakaan lalu lintas jalan, meminimalkan cedera yaitu speed management berupa pemasangan speed camera serta penegakan sangsi terhadap pelanggaran batas kecepatan.

Membuat revisi Kepmenhub Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor terkait sistem pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen khususnya selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-masi

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam hal pelaksanaan sistim manajemen keselamatan sesuai PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan termasuk penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi

Mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan untuk membuat basis data nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time.

Setiap keputusan yang bersifat kritis diputuskan oleh pimpinan tertinggi perusahaan;

Pengemudi harus mengikuti pelatihan maupun peningkatan kompetensi dalam hal keterampilan mengemudi, pengetahuan teknis kendaraan dan regulasi mengenai sistem keselamatan angkutan jalan yang dibuktikan dengan sertifikat;

Mekanik perusahaan harus memiliki sertifikat, hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi kelaikan mobil bus;

Jika terjadi kegagalan teknis di perjalanan yang sekiranya berkaitan dengan komponen kritis seperti sistem rem, kendaraan tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki di bengkel oleh mekanik bersertifikat;

Diwajibkan memiliki bus cadangan untuk antisipasi ketidaknormalan kondisi bus yang dapat terjadi sewaktu-waktu;

Melakukan evaluasi kinerja pada bagian operasional dan bengkel untuk menilai seberapa besar pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Adanya temuan pengemudi yang tidak melaksanakan tugas mengisi form pemeriksaan kendaraan sete

Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas pasal 64 ayat 2;

Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Melakukan penataan dan peninjauan kembali keberadaan warung-warung di sepanjang daerah rawan kecelakaan.