Mobil barang DR 8600 AB (-) — Jl. Wisata Pantai Bentar, Kec. Gending Kab.Probolinggo Jawa Timur

Melakukan pembinaan kepada seluruh operator angkutan barang mengenai tatacara pemuatan yang memenuhi kaidah keselamatan seperti tidak memuat dengan beban berlebih (overload);

Memerintahkan kepada seluruh operator angkutan barang agar mematuhi aturan perundang-undangan mengenai dimensi bak muatan dan modifikasi kendaraan.

Agar melakukan revisi terhadap RSNI Geometri Jalan Perkotaan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang geometrik jalannya menurun tajam untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Ca

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam meningkatkan keselamatan transportasi termasuk didalamnya penindakan terhadap kendaraan yang tidak mentaati ijin rute trayek yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Meningkatkan kualitas inspeksi jalan dan segera melakukan perbaikan pada jalan nasional khususnya pada daerah rawan kecelakaan seperti ruas Jalan Probolinggo – Situbondo.

Agar segera membuat peraturan mengenai pembatasan jam kerja pengemudi bus AKAP menjadi 8 jam untuk perjalanan setiap harinya yang dilakukan serta mewajibkan adanya pengemudi cadangan;

Sesegera mungkin membuat database nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time agar status setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji terdeteksi sehingga Pasal 73 dan 74 PM 133

Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota khususnya yang kontur jalannya berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tent

Melakukan pemasangan rambu batas kecepatan yang berkeselamatan, warning light, rambu peringatan rawan kecelakaan pada daerah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas termasuk di lokasi terjadinya kecelakaan;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam keselamatan transportasi;

Agar melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanan standar operasional dan prosedur (SOP) bagi pengujian berkala kendaraan bermotor;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan barang yang melakukan modifikasi dimensi kendaraan khususnya pergeseran panjang sumbu, perubahan jarak sumbu belakang ke bagian belakang kendaraan (ROH), dan lebar bak kendaraan;

Membuat peraturan mengenai pemasangan struktur penguat bak muatan dan rangka mobil bus (superstructure) yang harus memenuhi kaidah keselamatan yakni mengenai kekuatan sambungan dan unsur crashworthiness dari struktur penguat yang dipasang;

Melakukan pengecekan tingkat korosi kendaraan bermotor wajib uji pada saat pengujian kendaraan bermotor dan apabila ditemukan kendaraan yang sudah mengalami korosi parah agar dinyatakan tidak lulus uji;

Agar membuat peraturan menteri mengenai crashworthiness diantaranya uji tabrak depan, samping, belakang dan uji guling serta kestabilan kendaraan bermotor sebagai persyaratan teknis rancangan kendaraan baik terhadap kendaraan baru dan rancang bangun karos

Membuat surat edaran mengenai pembuatan rumah-rumah mobil bus (superstructure) pada sasis kendaraan lama agar menggunakan material baru yang sesuai dengan SK rancang bangun kendaraan terkait;

Agar setiap pengemudi angkutan umum wajib memiliki sertifikat kompetensi mengemudi yang didalamnya meliputi safety driving, defense driving, dan tanggap darurat;

Mengoptimalkan fungsi jembatan timbang untuk menegakkan hukum bagi kendaraan barang yang terindikasi mengangkut barang dengan beban berlebih (overloading) dan dimensi kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan (overdimension);

Melakukan razia terhadap bengkel-bengkel las yang tidak memiliki izin untuk modifikasi terhadap kendaraan bermotor;

Agar melakukan pengawasan ketaaatan operator terhadap ijin rute trayek mobil bus yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

Mobil bus harus melaksanakan perjalanan sesuai ijin trayek yang diberikan dari Kementerian Perhubungan;

Agar pengemudi diberikan training mengenai safety driving dimana didalamnya memuat mengenai tatacara menjaga kecepatan sesuai dengan kelas jalan dan kondisi jalan baik siang maupun malam hari serta perilaku mengemudi yang baik dan benar;

Mewajibkan setiap pengemudi untuk beristirahat selama 30 menit setelah menempuh perjalanan selama 4 jam.

Agar mematuhi rute trayek yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan;

Menyediakan pengemudi pengganti pada trayek yang total waktu tempuh perjalanannya lebih dari 8 jam.

Mentaati Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen PU No. 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sehingga seluruh armada yang ada dilengkapi dengan sabuk keselamat

Melakukan pemangkasan secara berkala terhadap ranting pohon yang menghalangi jarak pandang bebas pengemudi khususnya pada ruas jalan yang menikung dan gelap;

Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan orang dalam keselamatan transportasi.

Melakukan pembenahan sistem pengujian kendaraan bermotor di Kota Mataram agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel;

Membuat penganggaran operasional untuk kebutuhan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUPKB) di Kota Mataram seperti peralatan utama dan pendukung;

Melakukan program peningkatan SDM untuk petugas PKB dan PPNS sesuai dengan kebutuhan unit kota Mataram;

Melakukan sosialisasi pada stakeholder dan masyarakat terkait regulasi pengangkutan barang dan orang di wilayah kota Mataram;

Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan di jalan;

Melaksanakan sosialisasi sistem manajemen keselamatan angkutan perusahaan barang dan orang sesuai PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada para operator.

Melakukan pembenahan sistem pengujian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten dan kota agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel;

Melakukan program peningkatan SDM untuk PKB dan PPNS sesuai dengan kebutuhan unit masing-masing pada wilayah kabupaten dan kota;

Melakukan sosialisasi pada pemerintah kabupaten dan kota terkait regulasi pengangkutan barang dan orang;

Melakukan penertiban terhadap mobil angkutan barang yang tidak mencantumkan nama karoseri pada kendaraan.