Yunicee — Kapal Ro-Ro/penumpang — Selat Bali

Memastikan penerbitan surat persetujuan berlayar telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3795/AP.003/DRJD/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan.

Agar di Ketapang terdapat perwakilan BMKG sebagai Maritime Weather Observer dan Forecaster agar dapat memberikan update secara cepat dan akurat ketika terjadi perubahan cuaca. Untuk memantau secara tepat perubahan cuaca di Gilimanuk juga sebaiknya dipasang sistem automatic weather sytem (AWS), sehingga akan melengkapi data bagi para observer dan forecaster dalam memberikan prakiraan cuaca.

Agar memiliki awak dengan sertifikat perbaikan sebagaimana dipersyaratkan oleh pabrikan

Melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pendirian service station seperti halnya buku referensi, manual perbaikan dari pabrikan terkait, sertifikasi pabrikan.

Meningkatkan pengawasan terhadap operator kapal yang akan melakukanmodifikasi konstruksi pada kapal penyeberangan.

Mengintegrasikan proses pencatatan berat kendaraan dan muatannya, manifes penumpang dan tiket pada pelabuhan penyeberangan.

Meningkatkan pengawasan Surat Pernyataan Nakhoda, khususnya draft keberangkatan kapal, dalam rangka pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menyusun prosedur untuk dapat menentukan jumlah penumpang baik yang penumpang pejalan kaki maupun penumpang yang naik kendaraan bermotor, agar manifes diketahui dengan sebenarnya.

Kapal memiliki 12 unit liferaft dengan kapasitas masing-masing 25 orang, namun saat kapal tenggelam di kedalaman 70 meter hanya ada 1 unit yang berfungsi atau mengembung. Agar dapat dipastikan alat keselamatan di kapal berfungsi, sebelum menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.

Meningkatkan profesionalisme SDM Surveyor dalam melaksanakanpemeriksaan dan pengawasan baik class matter maupun statutory matter yang dilimpahkan oleh pemerintah.

Memastikan perwira kapal terkait mengetahui dan mencatat draft kapal tolak.

Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan tanggap darurat di atas kapal sesuai peraturan yang berlaku.

Melakukan pemeriksaan terhadap instalasi ILR dan sekoci sebagai peralatan keselamatan di kapal untuk terus terjaga operasional dan fungsinya.

Memastikan penanganan terhadap kerangka kapal sesuai Peraturan Pemerintah nomor PP 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayarandan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.