Lompat ke konten utama
Lambang KNKTKNKT

Rekomendasi keselamatan semua moda

Rekomendasi pencegahan kecelakaan yang diterbitkan KNKT kepada regulator, operator, dan pabrikan pada seluruh moda transportasi (LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan).

Moda

Butir rekomendasi keselamatan — 4.381 data, halaman 155 dari 220.
NomorModaInstansi penerimaIsi rekomendasiTerbitStatusTanggapan
371LLAJManajemen PO Parahyangan ExpressPerawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk perawatan yang direkomendasikan fabrikan.OPEN0
04-O-2016-40.1PenerbanganKomala IndonesiaTo ensure pilot familiarization in conducting a flight to airport or airstrip.CLOSED1
04-O-2016-41.1PenerbanganKomala IndonesiaTo provide pilot training in decision making especially in abnormal condition.CLOSED1
04-O-2016-42.1PenerbanganKomala IndonesiaTo conduct proper risk assessment including document preparation for additional fleetCLOSED1
04-R-2016-43.1PenerbanganDirectorate General of Civil AviationTo include Controlled Flight into Terrain (CFIT) and Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) as a required training component in the CASR Part 135.CLOSED1
04-R-2016-63.1PenerbanganDirectorate General of Civil AviationConcerning to the loss of airspeed indicator of this accident flight, KNKT recommends DGCA to provide a regulation which requires pilot to be trained for flight with unreliable air...CLOSED1
04.R-2016-44.1PenerbanganDirectorate General of Civil AviationThe information of runway elevation of Ninia in ALA did not represent the actual elevation. KNKT recommends reviewing the ALA to ensure the information contents are valid.CLOSED1
04-O-2016-58.2PenerbanganEtihad AirwaysTo enhance the safety reminder for passenger to fasten the seatbelt while seating even though the seatbelt sign is off.CLOSED1
04-O-2016-59.1PenerbanganEtihad AirwaysTo ensure the pilot implementation of the Operations Manual Part-A chapter 12, subchapter 12.12.1 regarding declaration of urgency message.CLOSED1
492PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMeningkatkan kemampuan marine Inspektur dalam melakukan analisis teknis terhadap perubahan setiap perubahan atau konversi konstruksi kapal, khususnya dalam kaitannya dengan kajian...OPEN0
493PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMeningkatkan profesionalisme auditor ISM Code serta pengawasan terhadap pelaksanaan audit ISM Code di kapal maupun di perusahaan Pelayaran.OPEN0
494PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautSegera melakukan inspeksi mengenai keberadaan dan pemenuhan terhadap perhitungan stabilitas (stability booklet) bagi semua kapal terutama kapal penumpang.OPEN0
495PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautSegera melakukan inspeksi terhadap pemenuhan regulasi terkait kewajiban melengkapi data-data teknis dan gambar rancang bangun kapal bagi kapal-kapal yang sudah beroperasi.OPEN0
496PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMelakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh Syahbandar dalam rangka pemberian Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) mengenai laporan keberangkatan dari Nakhoda terhadap k...CLOSED1
497PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMeningkatkan integritas sumber daya manusia pada regulator untuk mengawasi pelaksanaan kebijakkan regulator itu sendiri.OPEN0
498PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMenerapkan secara konsisten kentetuan yang tercantum dalam PM No 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim khususnya bab V tentang pengangkutan limbah bahan be...OPEN0
499PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMelakukan sosialisasi prosedur keselamatan kepada operator dan masyarakat tentang keselamatan berlayar.CLOSED1
500PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan LautMemeriksa dengan teliti status klas kapal yang disampaikan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.OPEN0
501PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan DaratMenyusun prosedur uji coba sandar dan berlayar dengan memperhatikan aspek kelengkapan dan kecukupan/validasi dokumen sertifikat kapal.CLOSED2
502PelayaranDirektorat Jenderal Perhubungan DaratMeningkatkan kemampuan petugas pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan uji sandar terutama terkait dengan penilaian resiko sebelum memberikan suatu keputusan atau rekomendasi.CLOSED2