Lestari Maju — Kapal Ro-Ro/penumpang (PT Lestari Maju Bersama) — Perairan Selayar

Diseminasi penyebaran berita cuaca dari BMKG ke Syahbandar/ Otoritas Pelabuhan dan Station Radio Pantai (SROP) harus terdapat jalur formal khusus (hotline) untuk mengirim berita cuaca ke Syahbandar/ Ororitas Pelabuhan dan Station radio pantai sehingga tidak terjadi delay dalam penyampaian berita cuaca.

Menyampaikan informasi perubahan cuaca ekstrim atau mendadak kepada syahbandar/otoritas yang ditunjuk di pelabuhan ataupun dermaga.

Memberikan informasi cuaca beserta arus perairan di sekitar pelabuhan atau dermaga setiap 3 jam.

Dalam memberikan ijin operasi kapal penyeberangan perlu memperhatikan kondisi teknis kapal dengan memperhatikan dan memenuhi keseluruhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan terutama pada ruangan akomodasi penumpang dan kecepatan kapal agar sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4608/AP.005/DRJD/2012.

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, agar memastikan semua kapal penyeberangan mendemonstrasikan penggunaan alat keselamatan sebelum kapal berlayar, sesuai Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.4608/AP.005/DRJD/2012.

Mengintensifkan komunikasi radio antara kapal penyeberangan dengan radio pantai atau dermaga sesuai Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, untuk menyampaikan; Posisi kapal, Kondisi pelayaran kapal dan Cuaca di daerah tersebut.

Memastikan semua gambar-gambar yang diperlukan dalam proses sertifikasi kapal telah diterima dan disahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban melengkapi data-data teknis dan gambar rancang bangun kapal bagi kapal-kapal yang telah melaksanakan perombakan.

Terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan rancang bangun kapal yang telah diserahkan kepada pemilik kapal, agar dipastikan pemilik kapal memberikan jawaban atau respon terhadap rekomendasi tersebut.

Memastikan gambar Safety

Dalam pengawasan terhadap perombakan bangunan kapal agar dipastikan semua catatan-catatan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah dilaksanakan keseluruhannya sebelum menerbitkan surat-surat dan sertifikat kapal.

Dalam pemeriksan Nautis, Teknik dan Radio agar Marine Inspector memastikan semua rekomendasi yang telah diberikan kepada pemilik kapal yang bersifat wajib, agar dilaksanakan sebelum menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.

Pengukuran ulang dalam rangka penerbitan Surat Ukur Internasional setelah dilakukan perombakan kapal dengan penambahan ruang akomodasi penumpang (Passenger Room) agar disesuaikan dengan PM 8 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (1) dan (2) tentang mengukuran fisik kapal atau menggunakan gambar rancang bangun.

Meninjau kembali PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan mewajibkan kapal-kapal yang akan melayani perjalanan (berlayar) lebih dari 4 jam didalam mengajukan Surat Persetujuan Berlayar dengan melampirkan berita cuaca yang ditandatangani oleh Nakhoda.

Melakukan pemeriksaan kembali terhadap kondisi konstruksi kapal yang sejenis atau kapal yang melakukan perombakan konstruksi agar sesuai dengan standar peraturan yang dipersyaratkan.

Melakukan survey ulang proses klasifikasi dan menindak/membatalkan sertifikat kapal jika ditemukan perubahan yang tidak dilaporkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan garis muat yang telah dilimpahkan oleh pemerintah, agar memperhatikan posisi bukaan-bukaan yang ada pada lambung kapal dengan mengacu pada peraturan Menter Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan.

Mencantumkan limitasi tinggi gelombang dan kecepatan angin maksimum yang aman untuk pelayaran masing-masing kapal pada buku stabilitas, sehingga Nakhoda maupun Syahbandar dengan mudah dan pasti dapat memahami limitasi kapal terhadap cuaca.

Agar lebih memperketat penerapan aturan penerimaan klas kapal sudah jadi (existing ship) terutama untuk kapal-kapal yang sebelumnya tanpa klas dan juga menyertakan foto-foto kapal sebagai laporan survey dalam rangka penerimaan klas serta menjadikan kejadian kecelakaan pelayaran yang ada untuk dipakai sebagai pembelajaran kedepannya dengan mengikuti ragulasi dan standard practice yang ada.

Sebelum melaksanakan perombakan kapal agar mengikuti petunjuk dan syarat-syarat perombakan yang telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Bab II pasal 4 ayat (1).

Memastikan bahwa qualifikasi Nakhoda dan perwira kapal sesua dengan PM. 70 Tahun 2013 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/5/11/DK-16 tentang kewenangan jabatan memiliki sertifikasi Ahli Nautika/Teknika.

Membuat sistem manifest penumpang yang benar sehingga jumlah penumpang di atas kapal dapat diketahui secara pasti.

Pelaksanaan pengikatan kendaraan di atas kapal oleh awak kapal sebelum berlayar dilakukan dengan baik dan benar sesuai PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan dan PM 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal.

Memastikan Nakhoda dan perwira kapal telah mengikuti pelatihan keterampilan “Crowd Management” dan “Crisis Management”.

Peningkatan pengetahuan awak kapal mengenai pengambilan keputusan pada kondisi bahaya terkait:a) Tindakan menghadapi kondisi kapal miringb) Pemeriksaan rutin pada ruangan yang tidak seharusnya ada genanganc) Evakuasi seluruh penumpang ke titik berkumpul (muster station)d) Tindakan dalam menghadapi kondisi darurat dan meninggalkan kapal.

Menyusun rencana pelatihan awak kapal terkait dengan kesiapan menghadapi kondisi darurat secara berkala.

Menyusun penempatan dan pembuatan jalur evakuasi penumpang yang jelas agar akses keluar lebih efektif untuk penyelamatan diri.

Melakukan pemantauan terhadap laporan prakiraan kondisi cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Jika akan terjadi cuaca buruk di perairan wilayah kerja agar dapat menyebarluaskan hasil laporan tersebut kepada para petugas di lapangan dan operator kapal khususnya para Nakhoda baik kapal yang sedang berlayar di area pelabuhan ataupun yang akan berlayar.

Memperhatikan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan PM 82 Tahun 2014 dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keberangkatan kapal serta daftar isian pengajuan surat persetujuan berlayar telah dilengkapi dengan benar.

Melakukan pengawasan terhadap Surat Instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/1/11/JDPL-17 tentang kewajiban Nakhoda dalam penanganan penumpang selama pelayaran.